MBG Diskursus Publik Bagi Kepentingan Rakyat Atau Korporasi
oleh: Dr.Arum Rahmawati,S.Psi,M.Si
Istilah “MBG” yang dicanangkan dan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia merupakan proyek dalam skala besar. Hal disebabkan dana yang digunakan sangat fantastis mencapai trilyunan serta melibatkan negara, korporasi dan masyarakat. Sasarannya sangat baik, yakni meningkatkan gizi masyarakat. Program tersebut dianggap pemerintah sebagai diskursus publik sebagai agenda pembangunan berskala besar sebagaimana program pangan, energi, atau hilirisasi. Sehingga yang terlibat adalah aktor besar dalam negara seperti BUMN dan kalangan swasta. Namun, dalam prakteknya, kita mendengar banyak kendala, tentang kualitas yang kurang baik dalam penyediaan gizi tersebut, bahkan tidak sedikit rakyat yang menderita karena keracunan makanan. Akibatnya, program MBG dinilai sebagai program yang berisiko tinggi bagi rakyat pengguna terutama sebagai akibat dari pelaksanaan yang kurang professional dan terkesan serampangan, tanpa tahapan seperti kesiapan,piloting dan sebagainya.
Namun maksud Pemerintah, program MBG adalah bentuk kepedulian terhadap kualitas Sumber Daya Masyarakat sebagai dukungan terhadap lapangan kerja dan pembangunan ekonomi kerakyatan dengan konsep multifier effect yakni penciptaan efek berganda dalam penyerapan tenaga kerja, mengembangkan infrastruktur, dan berkembangnya aktivitas ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, efek yang diharapkan dari program MBG adalah efek ketahanan national dalam sektor pangan dan energi untuk mengurangi ketergantungan impor serta memperkokoh kedaulatan ekonomi. Efek lain yang tidak kalah penting adalah program hilirisasi Sejalan dengan program pemerintah yang mengubah basis bahan mentah menjadi industri bernilai tambah, sebagai mana tujuan pemerintah dalam membangun Indonesia sebagai negara yang mempunyai daya saing global. Jadi sangat jelas bahwa dalam perpektif tersebut program ini ditujukan bagi kepentingan masyarakat, meskipun dalam prakteknya tidak dapat meninggalkan peran korporasi sebagai bagian penting mitra pembangunan dan bukan sebagai musuh Negara. Jadi, proyek MBG merupakan misi suci pemerintah sebagi program pro-rakyat yang langsung membantu pemenuhan gizi anak, ibu hamil dan lansia. Program tersebut sangat membantu pada penurunan stunting di masyarakat. Dengan dibukanya dapur umum dan pembelian hasil pertanian masyarakat program ini sekaligus ikut menyejahterakan petani sayur dan peternakan. Sehingga,membantu pertumbuhan ekononomi lokal. Maka pemerintah yakin bahwa program tersebut dalam jangka panjang, akan berdampak pada investasi SDM dimasa depan. Tentunya, dengan satu syarat bahwa program ini jalankan secara benar.
Perlu kita ketahui bahwa syarat keberhasilan suatu program adalah komitmen pelaku proyek tersebut tidak bersikap komersialis. Pelaku MGB harus dipilih SDM yang mempunyai karakter nasionalis dan religious, sebagai syarat bekerja tanpa pamrih, artinya menganggap program ini sebagai pengabdian kepada rakyat dan bukan program komoditas dengan hasil keuntungan material semata. Program MGB adalah komitmen pemerintah yang rasional bagi pengembangan SDM Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Jika kita membaca media sosial, program ini tampak berwajah suram. Boleh dikatakan bahwa proram ini disebut sebagai “Programnya bagus tetapi amburadul di lapangan.” Itulah pendapat atau kritik netizen paling dominan di media sosial. Hal ini berkaitan dengan banjirnya informasi tentang isu keracunan siswa di berbagai tempat yang mencapai ratusan, penampakkan makanan yang tidak higeynis, menyebabkan kemarahan publik karena ketidakprofesionalnya pengelola dalam penyediaan MBG. Sehingga netizen berkomentar antara lain, “Niat Pak Prabowo bagus namun implementasi di lapangan membahayakan rakyat.”
Komentar ini sifatnya suara atau opini yang berkembang di media sosial oleh kalangan Masyarakat, sehingga, pemerintah perlu membenahi profesionalitas para pengelola untuk mengurangi kritik netizen yang sangat keras. Kita juga melihat flexing dari pengelola yang “joged di dapur” karena ada keuntungan 6 juta rupiah yang diperoleh dalam sehari. Jelas, video tersebut memancing kemarahan masyarakat karena menganggap bahwa video tersebut adalah bentuk pamer yang dianggap tidak etis. Wajar kalau netizen berkomentar “MBG sebagai ladang bisnis korporasi dan bukan program sosial pemerintah kepada rakyat.” Maka netizen menyarankan pemerintah agar mengawasi pekerjaan di lapangan secara ketat, membuat regulasi terhadap menu makanan maupun kualifikasi SDM yang mengelola dapur MBG, sehingga praktek MBG di bawah atau di lapangan dapat diawasi. Maka akan merubah pandangan Masyarakat dari negative ke positif, bahwa MBG adalah “proyek serius pemerintah untuk meningkatkan SDM Indonesia.”
Pertanyaan besar dari netizen tentang penggunaan anggaran yang besar, puluhan bahkan trilyunan tersebut diharapan dapat dikelola secara bersih. Maka, banyak netizen yang mengeluh “Kenapa dana sebesar itu tidak disalurkan ke sektor pendidikan dan kesehatan. Bahkan netizen di media sosial mencurigai MBG sebagai proyek elite (Korporasi) dengan cara menggandeng mereka sebagai pengelola dapur MBG atau SPPG. Di situ netizen curiga bahwa MBG adalah ladang bisnis atau rente proyek, mengatasnamakan untuk rakyat tetapi sebagai upaya pembagian proyek kepada korporasi. Memang dalam pengelolaan proyek besar semacam itu, pemerintah tidak dapat meninggalkan korporasi, atau mitra kerja. Hal tersebut adalah bentuk interaksi antara kebijakan negara dengan kepentingan sektor bisnis, khususnya korporasi besar. Berikut penjelasan yang lebih runtut dan analitis, kecurigaan netizen dapat dipahami, meskipun tidak seluruh program pemerintah dapat dikenali semuanya. Netizen mungkin juga tidak paham tujuan keseluruhan dari kebijakan pemerintah misalnya dalam hal, bantuan, subsidi, insentif, atau regulasi yang dibuat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas dan efek jangka Panjang. Misalnya MBG berdampak pada peningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, atau menjaga stabilitas harga. Mereka juga kurang memahami bahwa corporate welfare adalah bentuk dukungan pemrintah kepada perusahaan (terutama korporasi besar) misalnya dalam bentuk subsidi, keringanan pajak, atau perlindungan regulasi yang memberikan keuntungan khusus bagi mereka.
Dengan melihat aspek keadilan, program pemerintah tersebit dapat menjadi alat yang secara langsung atau tidak langsung menciptakan corporate welfare. Hubungan ini terjadi dalam beberapa pola dimana netizen melihat adanya program yang lebih cenderung lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar dibanding masyarakat kecil.
Karena mereka para pemegang modal baik dari kalangan politisi maupun militer yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam pemerintahan, yang kini diserahi memegang program MBG notabene merekalah yang memiliki loby dan akses dalam lingkaran pemerintah. Kecurigaan tersebut dapat dibaca secara mudah oleh netizen sebagai program mubazir, karena mereka menilai bahwa pemerintah lebih ramah terhadap kaum disbanding rakyat.( Penulis adalah Kepala Sekolah SLB Rahmawati di Kerjo, Karanganyar).
