Merasa Diperlakukan Tidak Adil PKL Datangi DPRD

Dinilai Penegakan Aturan PPKM Tebang Pilih, PKL Sukoharjo Hearing Dengan DPRD. Foto : D34.

---------------------------------------------------------------GUGATnews.com. SUKOHARJO.

Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Sukoharjo, merasa aparat penegak Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), bertindak tebang pilih. Tidak seluruh PKL yang diduga melanggar ditertibkan, hanya untuk wilayah tertentu saja.

"Petugas yang merazia sepertinya tebang pilih. Hanya di kota saja PKL yang ditertibkan. Padahal harusnya perlakuan sama, tidak hanya di kota saja," ungkap Deka, International Council for Small Business (ICSB ) pedagang UMKM Sukoharjo, saat hearing PKL dengan anggota DPRD Sukoharjo, yang dilaksanakan di DPRD Sukoharjo, Rabu (20/1).

Dicontohkan pula ada sebuah coffeshop di kecamatan Polokarto, yang buka sampai malam tapi tidak ditertibkan.

PKL lain, Abel, menyampaikan berharap pemerintah lebih terbuka dengan informasi soal penanganan pandemi bagi pedagang. Termasuk penanganan pasca PPKM.

"Kami masih kuatir setelah PPKM berakhir, apa kami bisa mendapatkan bantuan atau program pemulihan usaha. Karena pandemi membuat usaha sulit," ungkap Abel.

Menanggapi keluhan PKL, Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan seluruh keluh kesah PKL akan ditampung dan menjadi masukan bersama pemerintah. Pada kesempatan tersebut juga dihadirkan sejumlah stakeholder terkait.

"PPKM tinggal 5 hari lagi, memang berat, tapi kami harap tujuan PPKM ini berhasil dan angka covid turun. Kami mohon bersabar dulu, sambil masukan dari PKL ini kami bahas bersama pemerintah," ungkap Wawan.

Wawan sekaligus juga menyentil Satpol PP agar memberlakukan penegakan aturan sama rata, tidak ada pilih kasih.

"Satpol PP kami minta tidak tebang pilih. Aturan diberlakukan sama untuk seluruh PKL di seluruh wilayah Sukoharjo. Sosialisasi peraturan juga gencar terus dilakukan dengan cara yang santun," tegas Wawan.

Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengatakan nanti seluruh masukan dan harapan PKL akan dikomunikasikan dengan pemangku kebijakan.

"Kami siap mengkomunikasikan dan menjembatani antara program pemerintah dan kebutuhan PKL, misalkan ada bantuan modal atau sejenisnya bisa diinfokan," tandas Eko Sapto.#D34/Yani G1.