Partai Ummat Dijegal Rezim Begal

Oleh :

Abdul Halim

Tidaklah mengejutkan ketika KPU Rabu kemarin (14/12), mengumumkan Partai Ummat (PU) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengikuti Pemilu 2024. KPU berdalih PU tidak lolos verifikasi faktual di Sulut dan NTT, padahal syaratnya harus lolos di 34 provinsi seluruh Indonesia. Sedangkan 4 parpol baru lainnya seperti Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Buruh dan PKN semuanya lolos.

Mengapa tidak mengejutkan ? Sebab sehari sebelumnya Pendiri Partai Ummat, Prof Dr HM Amien Rais MA sudah menyatakan hanya PU tidak akan diloloskan sebagai partai peserta Pemilu 2024. Padahal sebelumnya ada 4 Parpol non Parlemen (PBB, Hanura, PSI dan Perindo) serta 5 Parpol baru termasuk PU yg ikut verifikasi faktual. Tetapi hanya PU yg tidak diloloskan KPU. Sedangkan 9 parpol Perlemen lainnya sudah otomatis lolos.

Makanku Makanan Sehat Siap Saji Masa Kini

Tidak harus pengamat politik, orang awampun faham ketidak-lolosan PU itu disebabkan adanya intervensi "Kekuatan Besar" sebagaimana sebelumnya dinyatakan Amien Rais. Kekuatan besar yg dimaksud adalah Istana alias Rezim Jokowi.

Para pemimpin PU tampaknya tidak menyadari adanya Operasi Intelijen Khusus yg digerakkan para Demit Istana dengan dana tak terbatas alias uangnya tidak berseri dari Oligarki Aseng, untuk menggagalkan PU sebagai parpol peserta Pemilu 2024. Opsus yg menyasar KPU dan KPUD KPUD di berbagai daerah itu bisa dinamakan dengan sandi "Satgassus 1412", mengacu kepada tanggal pengumuman KPU kemarin.

Kali Pepe Land Destinasi Wisata di Desa Banaran Gagaksipat Ngemplak Boyolali

Sebab mereka tahu, jika verifikasi faktual gagal di satu provinsi saja, otomatis PU gagal ikut Pemilu 2024. Sebenarnya banyak provinsi yg menjadi target Satgasus 1412, tetapi mereka hanya berhasil di NTT dan Sulut, dan itu sudah cukup untuk mendiskualifikasi PU.

Mengapa NTT dan Sulut ? Agar dapat menjadi alasan rasional, sebab NTT mayoritas Katolik dan Sulut mayoritas Kristen, sementara PU yg dipimpin Ridha Rahmadi (menantu Amien Rais) merupakan Parpol bernafaskan Islami.

Sekarang yg menjadi pertanyaan adalah, mengapa Istana sangat bernafsu untuk menggagalkan PU sebagai parpol peserta pemilu 2024, sementara parpol baru lainnya seperti Gelora, Garuda, Buruh dan PKN justru didorong agar lolos verifikasi administratif dan faktual ?

Kalau Partai Gelora, Jokowi jelas berharap akan mampu menggembosi konstituen PKS sebagai kekuatan oposisi pemerintahannya selama ini. Sebab kedua pucuk pimpinannya, Anies Matta dan Fahri Hamzah adalah alumni jebolan PKS.

Pertama, dalam kalkulasi politik para Demit Istana, Jokowi menganggap Amien Rais tokoh politik oposisi yg paling berbahaya saat ini dan tidak bisa ditundukkan, bahkan lebih berbahaya daripada Anies Baswedan sekalipun. Sebab dalam sepak terjang politiknya, sebagai tokoh Reformasi Amien Rais dikenal pernah menjadi tokoh sentral yg mampu melengserkan dua Presiden sekaligus, yakni Presiden Suharto yg berkuasa 32 tahun dan Presiden Gus Dur.

Dalam kalkulasi politik Jokowi dan para Demit Istana, jika urat nadi politik Amien Rais tidak dipotong dari sekarang, maka nanti akan menjadi besar dan berbahaya serta mampu mencegah ambisi atau syahwat politiknya untuk memperpanjang kekuasaannya atau menjabat tiga periode. Jadi sekarang fokus utama Jokowi adalah tetap menjadi Presiden pasca 2024 dengan menghalalkan segala cara baik secara Konstitusional seperti dengan Mengamandemen pasal 7 UUD 1945 atau cara Inkonstitusionil dengan mengeluarkan Dekrit Presiden, sebagaimana pernah berhasil dilakukan Presiden Sukarno (1959) tetapi gagal dilakukan Presiden Gus Dur (2001) yg akhirnya melengserkan dari Istana.

Kedua, Jokowi sangat khawatir jika kekuatan politik oposisi Amien Rais dan Anies Baswedan dapat bersatu untuk menghalangi keinginannya berkuasa kembali tiga periode. Apalagi sampai sekarang Megawati dan PDIP belum berhasil ditundukkan Jokowi. Jika Amien, Anies dan Mega bersatu melawan Jokowi, maka akan menjadi kekuatan dahsyat untuk mencegah syahwat politik Jokowi tiga periode bahkan bisa mengantarkannya menjadi penghuni hotel prodeo.

Ketiga, sebagai dalang utama terbentuknya KIB, Jokowi tak ingin konstituen PAN dan PPP eksodus ke PU. Jika ini sampai terjadi, maka PU akan lolos ET dan menjadi Parpol Parlemen, sedangkan PAN dan PPP akan terpuruk menjadi Parpol non Parlemen seperti Hanura, PBB, Perindo dan PSI. Seandainya PU diloloskan KPU dan berhasil menjadi Parpol Parlemen, jelas akan mengubah peta perpolitikan nasional serta mengakhiri ambisi Jokowi untuk mendirikan dinasti politik baru. Mumpung masih menjadi tunas, sebaiknya dipotong dulu agar tidak menjadi pohon besar yg nanti akan membahayakan skenario besar dinasti kekuasaannya.

Jadi ternyata begal itu tidak hanya penjahat yg menghadang korbannya ditengah jalan yg sepi, tetapi juga penguasa yg berambisi melalui syahwat politiknya kekuasaannya dengan cara menjegal partai politik atau lawan-lawan politiknya. Itulah yg dinamakan Rezim Begal ! Namun sayangnya, sekarang para pimpinan KPU telah menjadi Alat Kekuasaan Rezim Begal, Naudzubillah min dzalik !

Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi Bawaslu dan DKPP untuk bertindak tegas terhadap para pimpinan KPU yg bermental Sontoloyo seperti sekarang ini !

Jakarta, Kamis 15 Desember 2022

Abdul Halim

(Jurnalis Muslim, Pemerhati Politik Nasional)