Pengurus Monumen Pers Solo Kurang Kooperatif Batalkan Acara HPN ke 80 Di Gedung Monumen Pers Cikal Bakal Berdirinya PWI
Monumen Pers Tidak Akomodatif, Batalkan Gelaran Tirakatan & Refleksi HPN Surakarta 2026 di Lokasi Lahirnya Organisasi Pers
GUGAT news.com SURAKARTA
Sepertinya baru kali ini insiden gelaran acaranya wartawan terusir dan terus dibatalkan secara sepihak oleh pejabat Monumen Pers Nasional, Tirakatan Refleksi HPN Surakarta 2026 Dipindah dari Lokasi Lahirnya PWI ke Rumah Dinas Wakil Walikota Surakarta.
Agenda penting tirakatan dan refleksi Hari Pers Nasional (HPN) ke 80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Surakarta tahun 2026 yang seharusnya digelar di Gedung Monumen Pers kali ini ada di luar Monumen Pers Nasional (MPN), karena persoalan teknis.
Baru kali ini agenda Tirakatan HPN yang menjadi kegiatan sakral menyambut HPN tidak digelar di tempat dimana yang menjadi cikal bakal berdirinya PWI tersebut. Sebagai penyebabnya karena persoalan yang ruangan hall utama yang sudah dijanjikan oleh Kepala Monumen Pers Nasional (MPN) jauh-jauh hari ternyata malah dibatalkan sepihak oleh pengelola MPN yang lain.
Jawaban pembatalan sepihak itu diperoleh oleh Sekretaris PWI Surakarta, Asep Abdullah sekitar 4 hari menjelang pelaksanaan yang pastinya sudah dirancang sebaik mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun sebagai alasannya, lantaran ruangan akan dipakai.
“Padahal jauh-jauh hari kami dari panitia sudah koordinasi dengan Pak Kepala MPN. Kami dijanjikan seperti biasa tirakatan bisa digelar di Hall Utama Monumen Pers. Namun mendadak ketika kami mau mempersiapkan acara kok tidak boleh pakai ruang utama tersebut,” ungkap Sekretaris PWI Surakarta, Asep Abdullah diiyakan Ketua Panitia HPN Surakarta, Bramantyo, Selasa 10 Februari 2026.
Pembatalan sepihak tersebut tentu merepotkan panitia, mengingat undangan sudah disebar dan panitia harus mencari lokasi alternatif. Selain itu sudah menjadi tradisi jika Tirakatan HPN selalu digelar di Monumen Pers sebagai lokasi berdirinya PW Apalagi Monumen Pers tersebut juga didirikan atas inisiatif PWI.
Ditambahkan Asep, demi kelancaran puncak HPN Surakarta 2026, panitia terpaksa harus angkat kaki untuk mencari lahan menggelar acara di tempat lain. Meski berat hati karena Monpers tidak hanya sebagai lahirnya pers, tetapi mementum menguatkan kembali kolaborasi antara wartawan di Soloraya.
"Kami terusir dari rumah sendiri. Tidak apa-apa. Ini menjadi ujian PWI Surakarta naik level. PWI di penjuru Indonesia akan tahu, rumah di mana PWI dan pers lahir tak lagi nyaman," paparnya.
Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul yang dikonfirmasi masalah tersebut, sangat menyayangkan hal itu. Sehingga menurutnya pembatalan secara sepihak penggunaan ruangan untuk agenda rutin Tirakatan HPN di Monumen Pers itu tidak perlu terjadi, jika bisa saling memahami.
Apalagi penggunaannya hanya semalam dan jauh-jauh hari sudah diberikan izin oleh Kepala MPN Surakarta.
"Tirakatan ini menjadi kegiatan rutin dan sakral dalam memperingati HPN yang digelar di lokasi yang menjadi saksi sejarah berdirinya PWI. Baru tahun ini acara paling penting dalam rangkaian HPN di Surakarta tidak dilangsungkan di tempat asal berdirinya pers, lahirnya PWI pada tahun 1946," ungkap dia.
PWI Surakarta lanjut Anas, mengaku kebingungan dengan keputusan sepihak dari para pejabat Monumen Pers Nasional yang dinilai tidak akomodatif. Ada ketidaksinkronan antara pucuk pimpinan dengan staf di bawahnya yang dinilai sudah terjadi cukup lama.
Lebih jauh, Anas berharap tata kelola di Monumen Pers perlu untuk diperbaiki agar semakin profesional. Karena pihaknya mendengar ada sejumlah keluhan dari beberapa pihak lain terkait dalam pelayanan.
“Saya juga mendengar kabar ada sejumlah keluhan menyangkut pelayanan dalam penggunaan fasilitas Monumen Pers Nasional. Termasuk dari kalangan pers di Solo. Ini harus diperbaiki,” katanya.
Masyarakat pers di Surakarta, lanjut Anas, berharap seharusnya MPN lebih merangkul komunitas dan masyarakat pers di daerah. Karena Monumen Pers ini dibangun bukan hanya sekedar menyimpan koleksi benda-benda sejarah pers melainkan juga menjadi poros penguatan isu-isu pers di masa kini dan masa akan datang.
Selanjutnya PWI Surakarta akan menginventarisasi dugaan-dugaan kekurangan dalam tata kelola dan keluhan pelayanan yang muncul. Yang kemudian menyampaikan kepada pihak terkait termasuk kepada Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menaungi MPN.
Sementara itu Andjar Hari Wartono, salah satu wartawan senior PWI Surakarta yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Surakarta membandingkan pengelola-pengelola sebelumnya yang sangat ramah, akomodatif dan menghargai keberadaan organisasi-organisasi pers di Solo terutama dengan PWI.
“Tapi sekarang sepertinya justru menjauh dan tidak paham dengan sejarah mengapa monumen ini didirikan. Monumen ini berdiri dilahirkan oleh PWI, tapi mengapa akhir-akhir ini malah menyulitkan kegiatan PWI," terang dia.
"Termasuk ketika PWI Pusat akan meminjam untuk pelantikan Pengurus PWI Pusat Oktober 2025 juga harus banyak berdebat dulu. Mau menggeser peralatan pameran di Hall utama saja banyak alasan, yang katanya dinding rusaklah dan sebagianya. Soal kursi dan lainnya. Bukan memperlancar tapi malah nyrimpeti,” jelasnya.
Andjar menekankan, Monumen Pers Nasional menjadi saksi perjuangan pers melawan penjajahan dan saksi bisu sejarah pers. Di mana PWI berdiri terlebih dahulu pada 9 Februari 1946 di lokasi tersebut, sementara gedung yang kemudian menjadi Monumen Pers Nasional baru 9 Februari 1978.
"Monumen pers saat diremikan kala itu untuk memperingati 10 tahun PWI, juga mengabadikan sejarah pers di Indonesia. Masak kawan-kawan pers mau pakai aja alasan ada-ada saja," jelas dia.
Sementara Kepala MPN Kepala Monumen Pers Nasional Widodo Hastjaryo ketika dimintai konfirmasi, mengatakan bilamana pihaknya membenarkan sudah membolehkan Monumen Pers digunakan untuk hajatan HPN dimana Mon Pers juga bagian dari komunitas pers. Namun ternyata oleh wakilnya sudah terlanjur untuk pameran pihak lain
Lha sebagai kepala yang punya otorisasi mindah kok tidak memberi kesempatan untuk PWI agar menggelar acara HPN di MPN seperti tahun sebelumnya. Widodo enggan menjawab. Hanya diulang pihaknya tidak melarang PWI gelar acara HPN di MPN. Tapi karena kondisi situasi hal itu berubah.(***)
