Komite Kebudayaan Rakyat Desak Presiden Pulihkan Etika dan Keberadaban Kekuasaan
GUGAT news. com
YOGYAKARTA – Komite Kebudayaan Rakyat mendesak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh penyelenggara negara mengembalikan etika, moralitas, keadilan, dan keberadaban dalam mengelola kekuasaan. Politik Indonesia dinilai semakin didominasi perebutan pengaruh antarelite, ambisi mempertahankan jabatan, serta manuver politik yang mengabaikan kepentingan rakyat.
Desakan tersebut tertuang dalam Pernyataan Sikap dan Tuntutan Kebangsaan bertajuk “Kembalikan Keberadaban dalam Mengelola Kekuasaan Berbangsa dan Bernegara”, yang diterbitkan di Yogyakarta, 16 November 2026. Pernyataan itu ditandatangani Ketua Komite Kebudayaan Rakyat Sigit Sugito dan Sekretaris In’am Mustofa, serta disetujui seluruh anggota.
Komite menegaskan, persoalan utama bangsa bukan sekadar persaingan antarkelompok politik, melainkan kemerosotan etika dalam menjalankan kekuasaan. Negara bukan milik elite, jabatan publik bukan hak pribadi, dan rakyat bukan sekadar objek legitimasi politik.
“Menjalankan kekuasaan tanpa moral akan melahirkan kesewenang-wenangan. Berpolitik tanpa etika akan melahirkan keculasan. Sementara bernegara tanpa keberadaban akan kehilangan martabatnya,” demikian salah satu penegasan dalam pernyataan tersebut.
Komite juga menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan negara untuk kepentingan politik, termasuk dugaan penyadapan ilegal dan pengumpulan data serta informasi tanpa hak. Mereka mendesak pemerintah mengusut persoalan tersebut secara tuntas, transparan, independen, dan profesional.
*Sepuluh Tuntutan Kebangsaan*
Komite Kebudayaan Rakyat menyampaikan sepuluh tuntutan kepada Presiden dan seluruh penyelenggara negara. Pertama, mengembalikan etika, moralitas, keadilan, dan keberadaban sebagai standar kepemimpinan nasional. Presiden dan pejabat negara harus memberikan teladan kejujuran, kesantunan, kerendahan hati, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap perbedaan. Praktik manipulasi, intimidasi, fitnah, penghinaan, dan politik yang menghalalkan segala cara tidak boleh mendapat pembenaran.
Kedua, mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal dan penyalahgunaan instrumen negara.
Pemerintah harus menjamin pengusutan menyeluruh dengan mengedepankan transparansi, independensi, dan profesionalisme.
Ketiga, menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dan aparat negara. ASN, Polri, TNI, intelijen, dan seluruh institusi negara harus menjaga netralitas serta profesionalitas. Tidak boleh ada institusi yang digunakan untuk mengintimidasi, mengawasi secara sewenang-wenang, membungkam kritik, atau melemahkan lawan politik.
Keempat, menjamin kebebasan berpendapat dan melindungi masyarakat sipil. Pemerintah wajib melindungi kebebasan pers, kebebasan akademik, hak menyampaikan kritik, dan kebebasan berkumpul. Kritik terhadap pemerintah bukan permusuhan terhadap negara.
Kelima, menegakkan hukum tanpa diskriminasi dan intervensi politik. Penegakan hukum harus berpijak pada keadilan, bukan kepentingan penguasa. Tidak boleh ada hukum yang tajam kepada lawan politik, tetapi tumpul kepada kawan politik. Setiap penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan tindakannya.
Keenam, menghentikan politik dinasti, politik transaksional, dan konflik kepentingan. Pengisian jabatan publik harus mengutamakan kompetensi, integritas, dan kepentingan masyarakat melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan konstitusional.
Ketujuh, mengembalikan politik kebangsaan di atas politik kekuasaan. Pemerintah dan seluruh kekuatan politik harus mengutamakan persatuan nasional, kepentingan rakyat, keadilan sosial, serta masa depan generasi bangsa. Perbedaan politik tidak boleh menjadi alat pemecah persaudaraan.
Kedelapan, menghidupkan kembali politik kebudayaan dan pendidikan karakter bangsa. Pemerintah harus menjadikan kebudayaan, pendidikan moral, etika publik, dan pembentukan karakter sebagai agenda strategis pembangunan nasional. Kemajuan bangsa tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas manusia dan martabat kebudayaannya.
Kesembilan, melakukan evaluasi terbuka terhadap kinerja dan perilaku penyelenggara negara. Presiden harus memastikan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat dan institusi yang terlibat dalam persoalan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran etika, serta praktik politik yang merugikan kepentingan publik. Hasil evaluasi harus disampaikan secara terbuka dan ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban nyata.
Kesepuluh, menegaskan kembali komitmen Presiden terhadap konstitusi dan moralitas kekuasaan. Presiden harus berdiri sebagai pemimpin seluruh rakyat, bukan sekadar pemimpin koalisi atau kelompok pendukungnya. Seluruh kekuasaan pemerintahan harus berjalan berdasarkan konstitusi, supremasi hukum, demokrasi, dan nilai-nilai luhur Pancasila.
Jangan Sampai Kekuasaan Kehilangan Rasa Malu
Komite mengingatkan Indonesia tidak membutuhkan politik yang semakin gaduh dengan perebutan kekuasaan, tetapi politik yang semakin beradab. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bukan hanya pandai memenangkan pertarungan politik, melainkan juga mampu mengendalikan kekuasaan dan menjaga kehormatan negara.
“Jangan hendaknya kekuasaan membuat kita kehilangan rasa malu. Jangan hendaknya ambisi politik membuat kita menghalalkan segala cara. Jangan sampai generasi mendatang mewarisi negara yang secara material berkembang, tetapi secara moral terpuruk dalam kemunduran,” tegas pernyataan tersebut.
Komite menilai kritik merupakan bentuk kecintaan kepada bangsa. Menuntut pertanggungjawaban penguasa bukan tindakan melawan negara. Sebaliknya, membiarkan penyimpangan kekuasaan tanpa koreksi justru merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita bernegara.
Mereka menegaskan, Indonesia membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya kuat, tetapi juga beretika, bermoral, beradab, dan bertanggung jawab.
“Kembalikan keberadaban dalam mengelola kekuasaan. Pulihkan martabat berpolitik berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selamatkan masa depan kebangsaan Indonesia. Indonesia milik seluruh rakyat, bukan milik para elite.” ( tor)











