Tanahnya Dirampas, Hartini Lapor Ombudsman

GUGAT86, Sukoharjo – Hartini,  warga Sengon, Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo menggugat dan melapor  kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, pasalnya tanah miliknya dirampas warga secara paksa, bahkan dengan ancaman dan intiminadasi. “Tanah saya bersertifikat  no 288 dengan luas 408 m2  dan yang di rampas 3 x 13 meter” jelasnya kepada sejumlah wartawan, di sebuah rumah makan di Sukoharjo.

Sehubungan perampasan tanahnya itu dilakukan dengan  cara tidak  terpuji, maka Hartini meminta kembali tanahnya yang di rampas tersebut,  sesuai dengan yang tertulis di sertifikat, karena suatu saat kalau dia memiliki kepentingan  sesuatu (di jual, misalnya), pihaknya tidak menemui kendala dan kesulitan. Bahkan kasus perampasan tanah ini juga melibatkan Kepala Kelurahan Begajah, SM yang juga ikut bertanda tangan sebagai pihak yang mengetahui. “Mengapa sebagai lurah kok diam saja, ketika menyaksikan sebagian warganya  mengintiminasi , mengancam dan memaksa tanah saya untuk diserahkan” lanjutnya

Hartini menjelaskan,  pada 3 Mei 2019 dia mendapatkan undangan dari kantor Kelurahan Begajah yang isinya untuk dimintai konfirmasi  tentang surat nikah. Sebagai warga yang baik, Hartini memenuhi undangan itu. Tetapi sesampainya  disana, Hartini langsung di bawa  di suatu ruang yang  ternyata disana sudah ada 5 tetangganya, termasuk Ketua RT 02 Dukuh Sengon. Mereka berlima itu, masing-masing DB, AM, ED, SS dan BSH. “ Kelima tetangga saya tersebut memaksa dengan cara mengintimidasi  dan mengancam, agar saya menyerahkan sebagian tanah, dengan alasan untuk digunakan jalan kampung” paparnya

Sebagai perempuan, tentu Hartini ketakutan dan menangis, meski dengan terpaksa harus menanda tangani surat pernyataan tersebut. Dimana, sebelumnya surat itu sudah disiapkan (di ketik rapi), bahkan anehnya SM sebagai Lurah juga ikut menanda tangani (mengetahui). “Saya sebagai wanita yang lemah dan merasa tertekan pada saat itu, namun saya tidak terima, saya minta dikembalikan sebagian tanah saya itu, sesuai dengan gambar di sertifikat ” tandasnya

Sementara itu, menurut pendamping kasus perampasan tanah ini Sri Wahono mengatakan, surat pernyataan yang sudah di buat oleh pihak kelurahan itu tidak  sah. Pasalnya, surat pernyataan itu ber- kop surat Kelurahan Begajah, tulisan sudah di ketik  sebelumnya (bukan tulisan tangan Hartini) dan masih ada beberapa yang mendukung, bahwa surat pernyataan itu tidak  berlaku di mata hukum . “Ini jelas merupakan unsur pemaksaan, maka kami melaporkan ke ombudsman pada tanggal 19 Maret 2020 sebagai jalan menindaklanjuti kasus tanah milik Hartini ini “  tandasnya sembari menambahkan, surat aduan kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah itu dengan tembusan kepada Camat setempat dan Bupati Sukoharjo. (Her)

Thanks for reading Tanahnya Dirampas, Hartini Lapor Ombudsman | Tags: Hukum Peristiwa

TERKAIT