-----------------------------------------------GUGAT86.com. SUKOHARJO. Ditemui di rumahnya, Perumahan elit Griya Kuantan, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, Kamis (7/5/2020) tokoh pemuda yang juga merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia ( Peradi ) Solo, BRM Kusumo Putro SH MH mengungkapkan jika selama berlangsung wabah Virus Corona (Covid-19) di Tanah Air, pemerintah dalam memberikan bantuan kepada rakyat tidak perlu tanggung tanggung, total untuk kepentingan kesehatan rakyat tidak perlu main hitung hitungan.
"Kali ini, pemerintah jangan main kalkulasi. Hitungan dalam membantu rakyatnya disaat Pandemi Covid-19. Demi kesehatan rakyatnya. Kalau perlu beberkan, yakinkan jika negeri ini benar-benar ijo royo-royo tata tentram Kerto Raharjo gemah Ripah loh jinawi. Bukan negara miskin yang tidak mampu memenuhi hajat kebutuhan hidup rakyatnya!"tegas Kusumo, panggilan akrab BRM Kusumo Putro SH MH.
Lebih jauh Kusumo menegaskan, bukan tanpa alasan jika dirinya memberikan wacana Kepada penduduk negeri ini, bilamana negara yang dipimpin oleh Seorang Presiden Ir H Joko Widodo ini negeri miskin. Gemah Ripah loh jinawi ijo royo-royo tata tentram Kerto Raharjo itu bukan slogan Jawa belaka, melainkan kenyataan bilamana negara Indonesia ini benar-benar kaya raya. Artinya, negara tidak akan pernah jatuh miskin jika harus membantu rakyatnya, semua tanpa terkecuali hanya dengan bantuan uang sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan. Baik itu terdaftar sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, baik itu dari Kementerian Desa atau Kementerian Sosial, tanpa pilih kasih semua kudu menerima bantuan sebesar Rp 1.8 juta.
Boleh jadi, untuk kali ini kalau rakyat, pemerintah, utamanya pejabat turut menghitung hitung secara kalkulasi yang benar, silakan malahan lebih bagus. Ambil contoh, dengan hitungan negara ini tidak akan jatuh miskin hanya lantaran memberikan bantuan senilai Rp 1.8 juta untuk kurun waktu 3 bulan saja terhadap rakyatnya. "Uang sebesar triliun an rupiah itu akan selesai hanya diambilkan dana pajak atau restribusi. Bukankah APBN berasal dari Pajak dan restribusi yang ada ratusan jenis di tanah air ini? Berapa triliun dana terkumpul tiap tahunnya? Intinya, negeri ini benar-benar kaya raya!"tandas Kusumo serius.
Kembali kepada masalah perhitungan bantuan pemerintah terhadap rakyatnya sejumlah uang Rp 1.8 juta selama kurun waktu 3 bulan. Negeri subur makmur Indonesia ini, tidak kurang mempunyai penduduk 260 juta jiwa. Ambil tidak lebih 50% nya saja. Cukup 100 juta Kepala Keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan uang Rp 600 ribu selama 3 bulan. Tinggal menghitung hitung saja, Rp 600 ribu x 3 bulan x 100 juta KK. Disini akan ketemu uang sebesar Rp 180 triliun. " Uang sebesar itu, akan tertutup hanya dengan perolehan hasil cukup 1 departemen saja. Bea Cukai," papar Kusumo.
Sebagai penjelasannya agar rakyat juga bisa turut menghitung hitung, lanjut Kusumo, sekaligus menjadikan pemahaman pribadi sebagai warga negara yang faham akan keberadaan ekonomi negaranya. Kenapa uang sejumlah Rp 180 triliun itu akan diberesi dengan dana diambilkan hanya 1 departemen saja? Berdasarkan data valid dan akurat, untuk tahun 2019 kemarin, dana yang mampu dikumpulkan oleh Bea Cukai tidak kurang dari Rp 180 triliun/tahun. Nah, mudah bukan menghitungnya wahai para rakyat negeri? " Itu baru 1 departemen, belum puluhan departemen lainnya. Pendapatan pajak dan restribusi untuk negara melimpah bukan?"urai Kusumo sambil tersenyum.
Masih menurut penuturan Kusumo, kembali kepada pokok masalah semua warga terdampak serta merta warga yang sebelumnya telah terdaftar dari berbagai program bantuan pemerintah yang secara otomatis tergolong warga miskin, harus sama sama menerima bantuan uang Rp 1.8 juta, bukannya sudah jelas. Jauh sebelum wabah Virus Corona (Covid-19) melanda dunia, tanpa terkecuali Indonesia, mereka sudah tergolong dan dinyatakan miskin, sehingga berhak menerima bantuan. Apalagi saat seperti sekarang ini, sudah miskin tambah miskin. Sehingga tidak ada salahnya, bagi yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sebelum wabah, tetap akan menerima lagi. Jadi dobel menerima bantuan. " Hal ini, bagi yang mau. Kalau tidak berkenan ya sudah. Intinya didaftarkan semua tanpa terkecuali," tegas Kusumo.
Mungkin, tambah Kusumo, apa yang menjadikan sikap ke 12 ibu ibu rumahtangga yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bisa dicontoh. Maksudnya, ke 12 Ibu ibu rumahtangga itu beramai ramai mendatangi Kantor Kalurahan untuk mengembalikan dana bantuan dari pemerintah. Alasannya mereka merasa mampu dan tidak berhak akan bantuan itu. " Hanya saja, akan lebih baik dana bantuan diterima dulu, lalu diberikan Sendiri kepada yang mereka anggap berhak. Selanjutnya, mohon kepada Lurah agar namanya dicoret dari deretan nama yang berhak menerima bantuan. Bukan bantuan sejumlah dana dikembalikan kepada pejabat setempat yang artinya kembali kepada negara. Semoga saja semuanya jelas!" harap Kusumo. # N14/Yan 1.
------+081325995968-------
Thanks for reading Pandemi Covid-19 Bantu Rakyat Pemerintah Jangan Main Kalkulasi | Tags: Sosial
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Next Post »
