ALKIS Mendesak Pemerintah RI Ambil Peran Nyata Dalam Krisis Kemanusiaan Sudan
KH. Moch. Hilmi Asshiddiqi al Aroky - Koordinator ALKIS
Yogyakarta — Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Sudan (ALKIS) mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dan terukur dalam merespons memburuknya krisis kemanusiaan di Sudan. Sejak konflik antara Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) pecah pada April 2023, lebih dari 10 juta warga terpaksa mengungsi dan 25 juta lainnya membutuhkan bantuan darurat. Layanan kesehatan lumpuh, akses pangan terputus, dan banyak wilayah jatuh ke dalam situasi bencana kemanusiaan ekstrem.
Koordinator ALKIS, KH. Moch. Hilmi Asshiddiq al-Aroky, menilai perhatian global terhadap Sudan masih minim meski skalanya menjadi salah satu krisis pengungsian terbesar di dunia. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tradisi solidaritas kemanusiaan yang kuat dan tidak boleh membiarkan tragedi di Sudan berlalu tanpa kepedulian.
“Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan penuh toleransi. Tidak pantas jika kita tidak peduli pada tragedi kemanusiaan seperti ini. Sudan memang tidak seramai isu Palestina. Namun masalah kemanusiaan bisa terjadi di mana saja. Ukurannya sederhana: kita punya hati atau tidak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/25).
Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU itu menjelaskan bahwa ALKIS dibentuk karena belum ada wadah nasional yang secara khusus mengawal perhatian publik Indonesia terhadap tragedi di Sudan. Menurutnya, banyak tokoh dan organisasi peduli isu tersebut, tetapi belum terkoordinasi dalam satu kanal advokasi bersama. “ALKIS hadir untuk menyatukan suara itu. Koordinasi yang kuat dapat mendorong respons pemerintah dan memperkuat tekanan moral dari masyarakat sipil,” tegas Mudir Zawiyah al-Hikam, Depok, tersebut.
ALKIS menyerukan agar pemerintah Indonesia mengaktifkan langkah diplomatik melalui PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok untuk membuka jalur aman bagi warga sipil serta menekan pihak-pihak bertikai agar menghentikan pertempuran. Organisasi ini juga meminta pemerintah menyampaikan posisi resmi yang berpihak pada keselamatan rakyat Sudan dan mendorong penghentian suplai senjata kepada kelompok yang bertikai.
Selain diplomasi, ALKIS meminta Presiden Prabowo menugaskan Kementerian Luar Negeri, BNPB, PMI, dan Baznas mengirimkan bantuan medis dan logistik. Menurut mereka, dukungan lintas lembaga dan partisipasi masyarakat sipil akan memperkuat solidaritas publik Indonesia terhadap rakyat Sudan.
Seruan ALKIS mendapat dukungan luas dari sejumlah tokoh nasional, mulai dari ulama, akademisi, hingga figur publik keagamaan. Di antaranya Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Hj. Safira Rosa Machrusah, KH. Ubaidillah Ruhiyat, Dr. (H.C.) K.H. Zulfa Mustofa, K.H. Muhammad Cholil Nafis, Dr. KH. Muhammad Afifuddin Dimyathi Romly, Dr. KH. Hilmy Muhammad, Dr. KH. Ahmad Fauzi Tijani, serta puluhan tokoh lainnya yang turut menyatakan dukungan moral dan advokasi kemanusiaan untuk Sudan.
“Indonesia memiliki sejarah kepedulian yang panjang. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton ketika jutaan warga Sudan kehilangan hak hidupnya,” tutup Kiai Hilmi. (Tor/*)
