Ketika Anak-anak Bantul Mengajari Orang-orang Dewasa Berdemokrasi
Kepala Sekolah SMP N 1 Banguntapan Bantul.
GUGAT news. com BANTUL
"Di bilik suara sekolah, demokrasi dipraktikkan secara sederhana: memilih tanpa uang, tanpa tekanan, tanpa rekayasa. Justru dari anak-anak inilah orang dewasa patut belajar."
BANTUL — Tidak ada serangan fajar. Tidak ada amplop. Tidak ada politik uang. Tidak ada tekanan agar siswa memilih kandidat tertentu. Dua pasangan calon berkompetisi, para siswa menggunakan hak pilihnya, suara dihitung, dan siapa pun yang menang harus menerima amanah. Begitulah demokrasi dipraktikkan di SMPN 1 Banguntapan, Bantul, Rabu (2/9/2026).
Para siswa mengikuti Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS (Pemilos) secara langsung. Suasananya sederhana, bahkan mungkin jauh dari hiruk-pikuk pemilu orang dewasa. Namun, justru dalam kesederhanaan itu terdapat pelajaran demokrasi yang serius.
Anak-anak sedang belajar bagaimana kekuasaan diperoleh secara sah.
Dan orang-orang dewasa semestinya belajar dari mereka.
Dua pasangan calon bertarung memperoleh kepercayaan siswa. Pasangan nomor urut 1 adalah Atikah Nada Syafa dari kelas 8A, berpasangan dengan Jasmin Khoirun Nisa. Pasangan nomor urut 2 adalah Kalila Lafina Rosilina Anwili, dengan wakil Rainar Zuda Budi Harto. Tidak ada yang menjanjikan uang. Tidak ada transaksi suara. Tidak ada kepentingan pemodal di balik pilihan siswa. Yang dipertaruhkan hanyalah kepercayaan.
Di sinilah Pemilos menjadi lebih dari sekadar kegiatan memilih ketua OSIS. Ia menjadi laboratorium kecil demokrasi. Tempat anak-anak belajar bahwa jabatan bukan sesuatu yang bisa dibeli, suara bukan komoditas, dan kemenangan bukan alasan untuk merendahkan pihak yang kalah.
Sejak 2019, Pemilos di SMPN 1 Banguntapan menjadi bagian dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn). Siswa tidak hanya membaca definisi demokrasi dari buku pelajaran. Mereka mengalaminya secara langsung. Guru PKn SMPN 1 Banguntapan, Rizki Andriana, mengatakan mekanisme Pemilos mengikuti ketentuan yang dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul. Kandidat berasal dari kelas 8 dan masa kepengurusan berlangsung selama satu tahun.
Dengan sekitar 768 siswa, Pemilos menjadi pengalaman demokratis yang cukup besar bagi komunitas sekolah tersebut. Anak-anak belajar mengenal kandidat, menentukan pilihan, menggunakan hak suara, mengikuti proses penghitungan, dan menerima hasil. Sederhana, tetapi fundamental.
*Miniatur Pemilu*
Kepala SMPN 1 Banguntapan, Rifa'i, menyebut Pemilos sebagai miniatur pilkada dan pemilu legislatif. "Ini miniatur pilkada dan pileg. Jadi anak-anak sudah mengikuti dan memahami prosesnya. Besok kalau mereka menjadi petugas pemilu, mereka sudah punya pengalaman," ujarnya.
Pernyataan itu mengandung pesan penting. Demokrasi tidak seharusnya baru dikenalkan ketika seseorang telah berusia 17 tahun dan masuk daftar pemilih. Demokrasi adalah kebiasaan.
Ia dibentuk melalui pengalaman berulang: berani menentukan pilihan, menghormati pilihan orang lain, tidak memaksakan kehendak, menerima kekalahan, dan menggunakan kemenangan untuk menjalankan amanah.
Karena itu, pendidikan demokrasi tidak cukup dengan menghafalkan sila keempat Pancasila atau definisi kedaulatan rakyat. Anak harus merasakan sendiri apa arti kedaulatan rakyat. Pemilos memberikan pengalaman tersebut dalam ruang yang paling dekat dengan kehidupan mereka.
Dan yang menarik, proses itu berlangsung tanpa kemewahan politik.
Tidak ada panggung besar. Tidak ada baliho raksasa. Tidak ada konsultan politik. Tidak ada biaya kampanye yang fantastis. Tetapi ada satu hal yang sangat penting: kepercayaan.
*176 Sekolah Belajar Demokrasi*
Pemilos di SMPN 1 Banguntapan merupakan bagian dari Pemilos serentak yang dikoordinasikan KPU Kabupaten Bantul. Pada 2026, Pemilos dilaksanakan di 176 sekolah, terdiri atas 70 SMP, 23 MTs, 31 SMA, 35 SMK, dan 17 MA.
Ketua KPU Kabupaten Bantul, Joko Santoso, mengatakan pelaksanaan Pemilos secara umum masih dilakukan secara manual. Menurut dia, cara tersebut sekaligus menjadi bagian dari pendidikan pemilu karena mekanismenya masih selaras dengan praktik Pemilu dan Pilkada di Indonesia.
"Mengapa ini dilaksanakan secara manual, karena memang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia masih juga dilaksanakan secara manual," katanya saat pembukaan Pemilos di MAN 1 Bantul, Rabu (2/9/2026).
Sejumlah sekolah mulai mengembangkan e-voting. SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro telah menggunakan aplikasi pemilihan elektronik. KPU Bantul juga berencana mengembangkan sistem tersebut melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Tetapi teknologi bukan inti dari demokrasi.
Pemilu yang menggunakan teknologi paling canggih sekalipun tidak otomatis menjadi demokratis apabila suara bisa dibeli, proses tidak transparan, aturan dipermainkan, atau kekalahan tidak dihormati.
Sebaliknya, pemilihan yang dilakukan secara manual tetap dapat menjadi pendidikan demokrasi yang bermartabat jika prosesnya jujur, terbuka dan adil.
Karena itu, nilai utama Pemilos bukan terletak pada kotak suara atau aplikasi e-voting. Nilainya terletak pada karakter demokratis yang dibangun di belakangnya.
*Pelajaran bagi Politik Orang Dewasa*
Di sinilah Pemilos Bantul menjadi menarik jika dilihat lebih jauh.
Anak-anak sekolah sedang belajar sesuatu yang justru sering menjadi persoalan dalam demokrasi orang dewasa, bagaimana memperoleh kekuasaan tanpa mengorbankan kejujuran.
Pemilos mengajarkan bahwa suara harus diberikan tanpa transaksi. Bahwa kandidat harus berkompetisi tanpa merusak lawan. Bahwa pemilih memiliki kebebasan menentukan pilihan. Dan bahwa hasil pemilihan harus diterima sebagai keputusan bersama. Demokrasi memang bukan sekadar persoalan siapa yang menang. Demokrasi diuji justru setelah pemenang ditetapkan. Apakah pemenang mengingat bahwa kekuasaan itu amanah? Apakah yang kalah mampu menerima hasil tanpa menyebarkan kebencian? Apakah pemilih tetap bisa hidup bersama meskipun berbeda pilihan?
Pertanyaan-pertanyaan itu berlaku di ruang kelas maupun di gedung parlemen. Bahkan, boleh jadi justru orang dewasa yang perlu mengingat kembali pelajaran dasar tersebut.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat KPU DIY, Sri Surani, mengapresiasi pelaksanaan Pemilos serentak di Bantul. Menurutnya, Bantul menjadi satu-satunya kabupaten di DIY yang mampu melaksanakan Pemilos secara serentak pada 2026.
"Ini merupakan kerja yang berat. Kerja semua stakeholder terkait bagaimana memastikan adanya pendidikan pemilih sejak dini pada anak-anak kita," ujarnya.
Pendidikan pemilih sejak dini bukan sekadar menyiapkan pemilih baru. Lebih jauh dari itu, ia menyiapkan budaya demokrasi.
Anak-anak perlu dibiasakan bahwa perbedaan pilihan bukan alasan untuk bermusuhan. Bahwa jabatan bukan hak milik. Bahwa kekuasaan tidak boleh diperoleh dengan membeli suara. Dan bahwa kejujuran bukan slogan yang hanya dibacakan dalam upacara.
Jika nilai-nilai itu tumbuh di sekolah, demokrasi Indonesia memiliki harapan.
Sebab bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Tidak kekurangan orang yang pandai berbicara tentang demokrasi. Yang sering dipersoalkan justru bagaimana demokrasi dijalankan dengan etika. Maka, dari bilik suara SMPN 1 Banguntapan, ada pelajaran sederhana tetapi penting bagi republik ini. "Demokrasi tidak dimulai dari gedung parlemen. Demokrasi dimulai dari kebiasaan menghormati pilihan orang lain."
Anak-anak Bantul sedang belajar menjadi warga negara. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga sedang mengingatkan orang dewasa bahwa demokrasi yang bermartabat sebenarnya tidak rumit. Jangan membeli suara. Jangan merekayasa pilihan. Jangan menekan pemilih. Jangan curang ketika ingin berkuasa. Dan ketika kalah, terimalah dengan lapang.
Jika anak-anak SMP dan SMA mampu mempraktikkannya dalam Pemilos, mestinya orang-orang dewasa yang mengelola kekuasaan negara juga mampu melakukannya. Barangkali bukan anak-anak yang harus terus-menerus belajar demokrasi dari negara. Justru negara yang sesekali perlu belajar demokrasi dari anak-anak sekolah. (Tor)
