Ubah Nama Jalan Diponegoro Jadi Ngarsopuro, Apa Urgensinya?

Ki Jlitheng Suparman

GUGAT news.com

UBAH NAMA JALAN DIPONEGORO MENJADI NGARSAPURA, APA URGENSINYA?

Oleh: Jlitheng Suparman

Penamaan atau pemberian nama jalan kecenderungan dimaksudkan untuk penghargaan terhadap nilai-nilai atau jasa-jasa kepahlawanan, ketokohan, kesejarahan suatu nama dimaksud. Dari itu nama jalan kecenderungan mengangkat nama tokoh, kerajaan, peristiwa atau artefak yang dianggap bernilai.

Sunday Night Market Ngarsopuro

Jalan dengan nama tokoh, kerajaan, artefak atau situs bersejarah teramat sangat banyak contoh: Jalan Ronggowarsito, Jalan Sriwijaya, Jalan Borobudur, dan lain sebagainya. Yang mungkin agak jarang nama jalan terkait peristiwa bersejarah, misalnya jalan Kebangkitan Nasional yang terletak di Penumping, Solo. Pemberian nama itu karena di salah satu titik lokasi kawasan tersebut pernah terjadi peristiwa bersejarah terkait dengan pergerakan nasional pra kemerdekaan.

Penamaan jalan dimaksudkan untuk memberi penghargaan, penghormatan dan sekaligus mengenang nilai-nilai atau jasa-jasa dari nama yang dimaksud. Agar nilai sejarah, budaya, ajaran yang terkandung di balik sebuah nama itu dapat dikenang dan dipelajari oleh generasi penerus. Jadi ada alasan yang kuat terkait dengan tujuan informasi, edukasi, apresiasi atas nilai-nilai berharga dibalik suatu nama untuk diketahui dan dipelajari.

Kali Pepe Land Destinasi Wisata di Desa Banaran Gagaksipat Ngemplak Boyolali

Penggantian suatu nama jalan sangat dimungkinkan dan sah-sah saja, namun sudah barang tentu seyogyanya didahului dengan pertimbangan yang matang, bukan asal mengganti nama.

Rencana Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengganti nama jalan yang terletak di depan gerbang Pura Mangkunegaran, dari nama Diponegoro menjadi Ngarsapura mengusik pikiran sejumlah kalangan. Menyeruak pertanyaan apa urgensinya, apa alasan konseptualnya?

Apakah bobot nilai makna “Ngarsapura” sepadan atau bahkan lebih lebih besar dari nilai kepahlawanan “Diponegoro” sehingga layak untuk menggantikannya? Itu pertanyaan filosofis atau mendasar yang muncul dari sejumlah pemerhati sejarah-budaya.

Riwayat munculnya istilah atau nama Ngarsapura terkait dengan diselenggarakannya pasar malam sepekan sekali yang memanfaatkan ruas jalan Diponegoro, semasa Joko Widodo memimpin Kota Solo. Karena lokasinya terletak persis di depan gerbang Pura Mangkunegaran, maka pasar malam tersebut lantas dinamai _Ngarsapura_. Kata _‘ngarsa’_ artinya depan, _‘pura’_ merujuk kepada Pura Mangkunegaran. Ngarsapura diartikan bebas ‘depan Pura (Mangkunegaran)’.

Sebatas itu latar riwayat nama Ngarsapura. Nama yang sebatas untuk menamai sebuah kegiatan pasar malam. Bukannya pasar malam itu tak bernilai. Ide pasar malam Ngarsapura dalam rangka menopang ekonomi masyarakat tersebut tetap bernilai. Namun ketika dikomparasikan dengan nilai kepahlawanan Diponegoro, kira-kira lebih berbobot mana sebagai landasan pertimbangan penamaan jalan?

Penamaan Ngarsapura dengan alasan letaknya yang berada persis di depan Pura Mangkunegaraan, merupakan alasan yang sangat dangkal, jauh dari dalih konseptual untuk menggantikan nama Diponegoro. Alasan sebobot penamaan sebuah warung makan “Kulon Gapuro” yang hanya karena merujuk letak posisinya berada di sebelah barat sebuah gapura atau gerbang.

Dan lagi, sebenarnya penamaan itu sedikit terbilang naif. Sebuah ruas jalan terletak di depan Pura Mangkunegaran dinamai “Depan Mangkunegaran” (Ngarsapura). Apa pentingnya? Apa nilai lebih yang hendak ditawarkan dari penamaan jalan itu?

Dari kupasan sekilas di atas, rencana penggantian nama jalan Diponegoro menjadi Ngarsapura seyogyanya dipikir ulang atau malah diurungkan saja. Selain karena tidak ada urgensinya, tidak ada nilai lebihnya, hanya akan menambah polemik di masyarakat yang sudah kelewat banyak masalah saat ini. Mending pikiran dan energi diarahkan ke masalah lain yang lebih penting di kota Solo.

Alasan-alasan teknis administratif tak perlu diperjelas panjang lebar. Memang untuk penamaan jalan otoritas di tangan kepala daerah. Itu hal sangat teknis dan mudah. Yang sangat tidak mudah adalah bagaimana keputusan seorang kepala daerah benar-benar dilandasi pertimbangan konseptual, punya landasan argumentatif, bukan sebatas mengikuti hasrat keinginan yang dangkal.

Salam Budaya