Demokrasi Tanpa Kritik Hanya Prosedur Kosong
GUGAT news.com YOGYAKARTA
Wakil Rektor III Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., melontarkan peringatan keras bahwa demokrasi yang alergi kritik adalah menuju kegagalan. Demokrasi hancur bukan akibat kegagalan Pemilu namun membiarkan kekuasaan tanpa pengawasan.
Dr. Arie Sujito menegaskan hal tersebut pada orasi politik HUT ke-9 Sanggar Maos Tradisi (SMT), di Pendopo SMT, Griya Taman Asri Karanglo Baru, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Minggu (25/1/2026).
Lebih lanjut Arie menegaskan Tema “Jangan Alergi Kritik” yang diusung SMT bukan sekadar slogan, melainkan sikap politik terhadap situasi demokrasi Indonesia hari ini.
Arie, yang juga menjadi inisiator SMT, mengatakan bahwa demokrasi tidak pernah berjalan otomatis. Demokrasi harus terus diperjuangkan, dirawat, dan diuji—terutama lewat kritik.
Dikatakan Arie, kesalahan mendasar dalam membaca demokrasi Indonesia adalah mengukurnya semata dari pemilu yang berlangsung rutin dan relatif tertib. Di balik prosedur elektoral itu, praktik oligarki justru bekerja kian leluasa. “Demokrasi tidak cukup diuji lewat pemilu. Ketika kritik dibungkam, oposisi dilemahkan, dan warga diteror, di situlah demokrasi sekarat,” tegasnya.
Pengalaman pasca-Reformasi 1998, ketika partisipasi politik warga tumbuh kuat dan ruang publik relatif terbuka. Namun dua dekade kemudian, situasinya berbalik. Arie melihat tanda-tanda “kematian sistematis” demokrasi. intimidasi terhadap warga dan aktivis, kriminalisasi kritik, serta menyempitnya ruang oposisi. Demokrasi, kata dia, tidak runtuh secara dramatis, tetapi dilumpuhkan perlahan.
Karena itu, Arie menempatkan kritik sebagai jantung demokrasi. Masyarakat, menurutnya, tidak boleh alergi terhadap kritik. Tanpa kritik, ruang demokrasi akan terkanalisasi, harapan publik menguap, dan frustrasi kolektif tak terhindarkan. “Kritik menjaga kewarasan demokrasi. Tanpanya, kita hanya merayakan prosedur tanpa substansi,” ujarnya.
Melalui SMT, Arie berharap tradisi berpikir kritis terus dirawat. Sanggar ini, baginya, bukan sekadar ruang seni dan diskusi, melainkan arena belajar bersama untuk membangun keberanian politik warga. Kritik tidak boleh berhenti sebagai wacana, tetapi harus menjelma menjadi gerakan sosial, partisipasi politik, dan emansipasi rakyat. “Kalau kita percaya pada demokrasi, kritik harus mendorong keberanian bertindak,” katanya.
Arie juga menyoroti relasi kuasa yang timpang dalam sistem politik: relasi kandidat dan pemilih yang transaksional, partai politik yang menjauh dari konstitusi, serta negara yang kerap abai terhadap warganya. Tiga arena ini, menurut dia, rawan dikuasai oligarki dan politik dinasti jika tidak diawasi secara ketat.
Peran kampus pun tak luput dari kritik. Arie menegaskan perguruan tinggi tidak boleh terjebak pada rutinitas akademik semata—mengejar akreditasi, indeksasi, dan reputasi global. Kampus harus hadir secara praksis, menjebol kebekuan sosial, dan memperluas jangkauan kritik ke luar ruang kelas. “Kampus punya tanggung jawab moral untuk terlibat aktif dalam persoalan rakyat,” tegasnya.
Dalam konteks krisis ekonomi global, ketergantungan pada imperialisme, serta lemahnya penegakan hak asasi manusia, Arie menilai negara sering melepaskan tanggung jawabnya. Solidaritas warga memang penting, tetapi tidak boleh menggantikan peran negara. Negara, katanya, harus hadir, termasuk mendisiplinkan korporasi yang merusak lingkungan dan merampas hak hidup warga.
Acara HUT ke-9 SMT yang juga diisi monolog, pembacaan puisi, musik, dan stand-up comedy—serta dihadiri Toto Hedianto, Dr. Heru Nugroho, Dr. Dody Ambardi, dan para aktivis 1990–1998—menjadi penegasan bahwa kritik bisa dirawat lewat banyak cara.
Arie menutup orasinya dengan satu penegasan: kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru tanpa kritik, demokrasi kehilangan napasnya. “Kritik adalah tanda bahwa kita masih punya harapan,” ujarnya.#Tor
